BANDA ACEH — Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra tingkat Nasional Tahun 2023 telah usai, dengan jadwal yang luar biasa singkat dan diselesaikan dengan sangat prematur.
Satu hari, bahkan kurang dari 24 jam, Musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Nasional sebagai forum tertinggi Tegak Dega, dengan tanggungjawab yang akan menentukan arah pembinaan golongan Penegak dan Pandega di seluruh Indonesia.
Dewan Kerja Nasional telah menetapkan standar yang sangat rendah dalam proses diskursus dari sebuah satuan bina dan wadah kaderisasi utama Gerakan Pramuka dalam mempersiapkan kepemimpinannya.
Bahkan pedoman utama Dewan Kerja yakni PPDK 005 Tahun 2017 tak lagi diindahkan, menjadi contoh yang buruk dan preseden yang sangat menciderai nilai-nilai Gerakan Pramuka.
Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan, beberkan beberapa poin penting yang menjadi catatan merah Musppanitra Nasional Tahun 2023 ini antara lain ialah:
1. Pada PPDK 005 Tahun 2017; BAB XVII Musyawarah, Nomor 1 Umum, Poin a menyatakan “…Musppanitra dilaksanakan pada akhir masa bakti Dewan Kerja sekurang-kurangnya satu bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kwartir.”
Hal ini bukan sekadar redaksi kosong tanpa pertimbangan yang mendalam, dikarenakan secara ideal, hasil dari seluruh Musppanitra dan tim formaturnya akan berbentuk rekomendasi yang harus disampaikan pada forum Musyawarah Kwartir untuk menjadi sebuah keputusan.
Sebagai mekanisme sentral Penegak Pandega di tingkat Nasional, DKN sudah sewajibnya memberikan contoh yang baik dalam mempedomani sebuah Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kwartir Nasional dan lahir dari diskursus Penegak Pandega itu sendiri.
Hal ini sangatlah rancu dikarenakan tak ada alasan dan argumen yang komprehensif yang dapat menjawab persoalan ini selain dengan jawaban klise “ini telah menjadi kebijakan kwartir”, jawaban yang mereduksi status yuridis DKN sebagai lembaga tertinggi Penegak Pandega dengan segala tugas dan fungsi yang telah dijabarkan di PPDK 005 Tahun 2017, hal ini menciderai prinsip “dari, oleh, dan untuk Penegak dan Pandega dengan bimbingan anggota dewasa.”
Padahal ketika berkaca ke belakang, banyak momen sejarah Musppanitra yang mengaminkan perbedaan lokasi dengan Munas, sehingga tak ada celah yang mengafirmasi pengabaian pedoman ini.
Permasalahan-permasalahan inilah yang berimplikasi pada jadwal Musppanitra yang sangat prematur dan tidak sebanding dengan kewenangan dan tanggungjawab-nya, bahkan Musyawarah Gudep mungkin mempunyai durasi lebih panjang walau tanggungjawab dan kewenangannya tak sebanding dengan Musppanitra, sungguh miris.
2. Absennya Dewan Kerja Daerah Jawa Timur dalam Musppanitra ini mutlak menggambarkan forum ini tak inklusif, sikap DKN yang bungkam terhadap status absen Jawa Timur membuktikan defisitnya kesadaraan DKN atas isu-isu strategis yang seharusnya menjadi konsumsi utama Musppanitra.
3. Entah mungkin kekurangan kertas, atau sedang malas mengetik, Laporan Pertanggungjawaban DKN periode 2018-2023 dengan periode selama 5 tahun hanya sejumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) halaman. Bahkan laporan seorang pramuka dalam
pencapaian TKU Pandega-nya mungkin lebih tebal dibanding lembaran kertas tersebut.
Jika merujuk pada maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban tersebut yang termaktub dalam halaman pertama LPJ DKN; BAB I Pengantar; Huruf B Maksud dan Tujuan;
Maksud nomor 2 “Memperoleh informasi tentang tingkat keberhasilan dan pencapaian dalam pelaksanaan Renja DKN 2018-2023” dan Tujuan Nomor 1 “untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan catatan atas pelaksanaan Renja DKN 2018-2023” serta Nomor 2 “untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja DKN 2023-2028”
Hal ini menjadi lelucon yang kurang lucu dikarenakan pemaparan dari Laporan Pertanggungjawaban DKN 2018-2023 hanya berasal dari sudut pandang kuantitatif, tanpa sedikitpun menjabarkan secara kualitatif.
Kita hanya diperlihatkan angka tanpa dijabarkan bagaimana kualitas program kerja DKN, sehingga pada dasarnya, tak ada sama sekali poin yang dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya. Entah mungkin memang dirancang hanya menjadi sebuah formalitas, karena ada kepentingan lain yang harus diperjuangkan.
4. Musppanitra kali ini beraroma tendensius yang sangat tajam, sedari awal seluruh rangkaian yang mengawali perhelatan forum tertinggi ini telah mencerminkan tendensi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
Dimulai dari rancunya proses kerja tim verifikasi, dimana Tim Verifikasi merupakan kelompok kerja yang merupakan produk Sidang Paripurna Nasional yang ketentuan kerjanya telah diatur oleh Sidang Paripurna Nasional tanpa kewenangan lebih daripada itu, namun pada pelaksanaannya, Tim Verifikasi bekerja dengan mekanisme yang tak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Sidparnas.
Selanjutnya ialah bahan Musppanitra yang tak sesuai dengan hasil kerja dari Pokja Musppanitra, sehingga pembentukan Pokja Musppanitra adalah kesia-siaan.
Berikutnya adalah bahan Musppanitra yang secara jelas bersifat tendensi ke arah kepentingan Aklamasi, sesuatu yang tak sejalan dengan prinsip pembinaan Gerakan Pramuka dan budaya musyawarah yang hidup dalam tubuh organisasi.
Kemudian kepentingan-kepentingan tersebut diwujudkan dengan membuat dinamika Musppanitra tereduksi, Sidang berjalan dengan sangat cepat tanpa membuka ruang yang baik untuk pertengkaran pikiran dan bertukar gagasan, hal-hal ini adalah kontra-produktif pada dinamika yang selayaknya menjadi jiwa dari Dewan Kerja, situasi yang diciptakan untuk memuluskan kepentingan, walaupun dengan kejam menumbalkan substansi dan esensi.
6. “Apabila hanya 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan lolos oleh Tim Verifikasi, maka ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DKN 2023-2028 terpilih secara Aklamasi”
Poin ini memberikan gambaran betapa besar kewenangan Tim Verifikasi dalam menentukan nakhoda baru DKN, poin ini juga mengabaikan bentuk pemilihan secara formatur sebagai opsi yang telah ditetapkan oleh PPDK 005 Tahun 2017, tentu hadirnya opsi tersebut adalah sebaik-baiknya mekanisme yang ditawarkan dalam rangka penjaringan DKN yang lebih optimal dan ideal.
Maka bisa diintrepretasikan pada Musppanitra kali ini, pemaksaan Aklamasi ialah bentuk cacat prosedural yang menafikan PPDK 005 Tahun 2017, dan Ketua DKN terpilih hanya karena melengkapi sejumlah kertas, tanpa bukti kompetensi apa-apa.
Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan pun menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita atas matinya Dinamika dan Idealisme dalam lembaga Kaderisasi Utama dan Mekanisme Sentral Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Indonesia.
Selain itu, Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan menyatakan sikap tak pernah terlibat dalam keputusan-keputusan yang membunuhnya.
