Hari-hari ini para sesepuh PADK (Purna Aktivis dan Dewan Kerja) penting untuk turun tangan, agar PADK kembali menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai kader utama Gerakan Pramuka.
PADK yang di dalam maupun di luar kwartir perlu bahu membahu kembali membangun Gerakan Pramuka (GP) secara bersama-sama. Perpecahan harus diakhiri.
Restu Kak Sultan HB IX terhadap pendirian Dewan Kerja, janganlah dikhianati dengan rebutan jabatan di kwartir. Harapan Kak Fuad Hasan dan Kak Kusnadi agar Dewan Kerja menjadi kader gerakan pemikiran dan pembarahuan serta penjaga moral dan etik organisasi, harus terus jaga bersama jika perlu ila yaumil qiyamah.
Problema fundamental Gerakan Pramuka perlu diurai dengan lintas disiplin ilmu dan pengalaman kerja profesional yang telah dialami oleh PADK yang lama berkiprah di luar GP.
PADK yang didalam kwartir janganlah merasa tersaingi oleh berbagai sudut pandang pemikiran dan gagasan pembaharuan yang ditawarkan para PADK yang lama berkecimpung didunia luar.
Mari akhiri PADK sebagai tim sukses dalam setiap hajatan munas, musda, muscab. PADK harus berdiri di tengah, menjaga marwah organisasi, menjadi wasit yang tegas dan lugas ditengah mulai tumbuh kembangnya transaksionalisme dan pragmatisme di lingkungan GP.
PADK jangan lagi bicara tentang orang tetapi bicara tentang agenda, tentang gagasan, tentang inovasi, disetiap hajatan musyawarah kwartir. Cukup sudah dan akhiri syahwat kekuasaan para PADK melalui Tim Sukses di setiap hajatan musyawarah kwartir dengan merayu, menggandeng dan mengajukan para prominent figur menjadi ketua kwartir.
Dengan harapan kalau calon yang diusungnya jadi ketua kwartir, PADK pengusung bisa memilih dan menjadi pejabat apa saja di kwartir, sambil menghapus PADK lainya yang dianggap sebagai ancaman dan saingan.
Tradisi Tim Sukses telah melahirkan segregasi antar PADK secara telanjang, hampir bulat. Pada sisi lain menjaga para prominent figur setelah menjadi ketua kwartir agar taat asas terhadap norma, etika dan agenda GP, tidaklah mudah.
Pragmatisme dan transaksionalisme juga telah menjebak keterlibatan PADK di kwartir ke dalam tindakan tercela, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, menutup-nutupi tindak pelecehan seksual, menjegal kawan seiring serta membabi buta membela kepentingan kelompok. Tindakan semacam ini jauh dari idealisme seorang kader ideologis yang saat ini sangat dibutuhkan Gerakan Pramuka.
Keterlibatan para PADK di Munas Aceh yang disebut sebut sbg munas paling politis, menabrak norma dan etika, serta memberi cek kosong kepada pengurus terpilih, harus menjadi pelajaran pahit bersama.
Syahwat kuasa beberapa PADK yang sekaligus birokrat Kwarda dalam ikut serta melanggengkan kekuasaan di tingkat nasional, sambil sekalian dapat angpao dan janji jabatan di tingkat nasional, telah menghapus jejak idealisme seorang kader.
Dari seorang saksi mata menyampaikan rapat komisi khusus munas Aceh, yang sebagian pesertanya PADK merupakan rapat paling panas, kehilangan akal sehat, dan jauh dari norma dan etika pramuka. Kekhawatiran calon yang diusungnya kalah, telah membutakan para pihak menjaga kehormatan bersama.
Jika boleh diibaratkan (sekali lagi hanya ibarat) rapat itu tidak lebih seperti pasemon di istana kuru, ketika para satria astinapura diwakili dursasana mempermalukan Dewi Drupadi dengan sangat “barbar” tanpa satu orangpun berniat menyelamatkan kehormatannya.
PADK tidak boleh terlibat lagi dalam medan perebutan kekuasaan se absurd ini.
Cukup sampai disini. Salam.
