PRAMUKANEWS.ID — Jambore Dunia ke-26 bakal berlangsung di Pulau Sobieszewo, Gdańsk, Polandia pada 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2027 mendatang.
Melalui Surat Edaran Nomor 0055-00-J tertanggal 10 Februari 2026 Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menetapkan biaya untuk mengikuti 26th World Scout Jamboree sebesar Rp 67.233.000 per orang.
Biaya tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu (1) participation fee dari panitia Jambore Dunia; (2) tiket pesawat (3) perlengkapan kontingen (tenda, tas, jaket, seragam, badge, dll); (4) latihan kontingen; dan (5) visa.
Dalam surat edaran tersebut Kwarnas meminta setiap Kwartir Daerah mengirimkan dua peserta terbaik, terdiri dari satu Penggalang putra dan satu Penggalang putri.
Kak Ari Adipratomo, purna Dewan Kerja Nasional (DKN) memberikan pandangannya terkait harga yang ditetapkan oleh Kwarnas untuk bisa ikut kegiatan internasional tersebut.
Dari hitung-hitungannya, biaya setiap peserta mestinya berkisar pada Rp40 sampai dengan Rp45 juta/orang. Dia khawatir bakal muncul lagi pramuka dadakan, seperti dalam jambore dunia (kegiatan internasional) sebelumnya.
“Transparansi bukan ancaman. Kritik bukan serangan. Justru keduanya adalah tanda bahwa masih ada orang-orang yang cukup peduli untuk bertanya. Dan mungkin, dalam konteks ini, bertanya adalah bentuk pengabdian yang paling jujur,” ujar Kak Ari.
Kak Ari yang merupakan Low Carbon Policy and Programme Advisor, UK FCDO, serta Policy Advocacy Manager, The Climate Reality Project Indonesia itu menegaskan bahwa narasi yang sering didengar adalah Jambore Dunia bukan gengsi, tapi investasi karakter. Dan ia sepakat hal tersebut secara prinsip.
Menurutnya, Jambore Dunia memang bisa menjadi ruang pembelajaran yang luar biasa. Dua minggu hidup mandiri, berinteraksi lintas budaya, belajar kolaborasi global—semua itu adalah pengalaman yang tidak bisa didapatkan di ruang kelas biasa.
Tetapi, justru karena hal itu disebut sebagai investasi pendidikan, maka ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa investasi harus rasional, transparan, dan dapat diakses secara adil.
Ia menilai bahwa dari sinilah pertanyaan mulai muncul. Estimasi biaya yang beredar mencapai sekitar Rp67.233.000 per peserta secara administratif terlihat lengkap. Namun secara logika publik, angka ini sulit untuk tidak dipertanyakan.
Kak Ari mengajak para pramuka untuk membedah biaya-biaya tersebut secara sederhana. Misalnya Participation fee jambore dunia secara global berada di kisaran USD 600–700.
“Dengan kurs saat ini, itu setara sekitar Rp9–11 juta,” ujarnya.
Kemudian tentang tiket pesawat Jakarta–Eropa Timur, jika direncanakan dengan baik dan dipesan dalam jumlah besar, umumnya berada di kisaran Rp12–18 juta. Bahkan dalam banyak kasus, pembelian grup dapat menekan harga lebih rendah lagi.
Biaya lainnya adalah biaya logistik lain, akomodasi tambahan, transportasi lokal, perlengkapan kontingen, serta visa yang ia perkirakan secara kasar dan secara rasional berada di kisaran Rp40–45 juta.
“Artinya, terdapat selisih sekitar Rp20 juta lebih dari angka yang beredar,” tegasnya.
Kak Ari menegaskan bahwa angka ini bukanlah angka kecil. Dalam manajemen kegiatan skala besar, semakin banyak peserta biasanya justru menghasilkan efisiensi biaya. Ini prinsip dasar yang dikenal sebagai economies of scale, semakin besar volume, semakin murah biaya per unit.
Namun jika hasil akhirnya justru lebih mahal, maka pertanyaannya bukan lagi soal “percaya atau tidak”, melainkan: di mana letak efisiensi itu?
Lebih lanjut Kak Ari juga mengkritisi apakah struktur biaya ini disampaikan secara transparan kepada peserta dan orang tua? Karena pada akhirnya, angka tersebut menentukan satu hal yang sangat mendasar: siapa yang bisa ikut, dan siapa yang tersingkir.
“Dengan biaya lebih dari Rp67 juta, kegiatan ini secara nyata hanya dapat diakses oleh keluarga dengan kemampuan ekonomi tertentu,” terangnya.
Kak Ari juga menyebut bahwa hal yang ia sampaikan tersebut bukanlah asumsi, namun sebuah realitas. Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh Indonesia berada di kisaran Rp3–3,5 juta per bulan. Artinya, biaya satu peserta Jambore Dunia setara dengan hampir dua tahun pendapatan rata-rata.
Jika muncul pertanyaan: Apakah ini masih ruang pendidikan, atau mulai bergeser menjadi ruang eksklusif? Tentu saja hal itu adalah sebuah kewajaran menurutnya.
Karena, ketika akses terhadap pengalaman belajar ditentukan oleh kemampuan finansial, maka kita sedang mengirim pesan yang keliru kepada generasi muda. Bahwa kesempatan terbaik bukan diberikan kepada yang paling siap secara karakter, tetapi kepada yang paling mampu secara ekonomi.
Fenomena yang diam-diam sudah lama dibicarakan di lapangan tentu saja muncul, yaitu Pramuka dadakan. Mereka yang tidak tumbuh dalam proses pembinaan jangka panjang, tidak melalui dinamika gugus depan, tetapi bisa hadir dalam panggung internasional karena memiliki akses—entah finansial, sosial, atau struktural.
“Sementara itu, kader-kader yang benar-benar ditempa bertahun-tahun sering kali hanya menjadi penonton,” ungkap Kak Ari.
Ia menyebutkan bahwa ironi ini tidak akan terlihat di poster, tetapi sangat terasa di lapangan. Di sisi lain, narasi “setiap rupiah adalah investasi karakter” juga perlu kita tempatkan secara proporsional.
Kak Ari juga menyampaikan bahwa karakter tidak tumbuh dari mahalnya biaya. Karakter tumbuh dari proses—dari pengalaman memimpin, dari kegagalan, dari tanggung jawab nyata, dari interaksi sosial yang bermakna. Jika biaya menjadi terlalu dominan, maka fokus pendidikan bisa bergeser tanpa kita sadari.
“Dari proses menjadi prestise. Dari pembinaan menjadi representasi. Dari inklusi menjadi eksklusivitas,” tegas Kak Ari.
Dan di titik itu, Kak Ari menyarankan bahwa semua perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menolak Jambore Dunia, bukan pula untuk menolak pengalaman global. Tetapi untuk memastikan bahwa semangat awal gerakan ini tidak berubah arah.
“Karena Pramuka tidak pernah dibangun untuk menjadi ruang bagi yang paling mampu. Ia dibangun untuk menjadi ruang bagi yang mau belajar,” imbuhnya.
Kembali ia menekankan bahwa jika hari ini akses terhadap pengalaman terbaik dalam Pramuka semakin sempit, maka yang perlu kita perbaiki bukan semangat anak mudanya. Tetapi cara kita mengelola gerakan ini.
“Transparansi bukan ancaman. Kritik bukan serangan. Justru keduanya adalah tanda bahwa masih ada orang-orang yang cukup peduli untuk bertanya. Dan mungkin, dalam konteks ini, bertanya adalah bentuk pengabdian yang paling jujur,” pungkas Kak Ari dalam pandangannya. **
