PRAMUKANEWS.ID — Sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka di Indonesia beredar luas, menyoroti tiga masalah fundamental yang dinilai dapat “mematikan” organisasi kepanduan tersebut dalam jangka pendek maupun panjang.
Surat yang ditulis oleh Kak Anis Ilahi, pendiri ensiklopediapramuka.com ini mendesak agar Gerakan Pramuka kembali ke jati dirinya sebagai organisasi pendidikan dan mengambil keputusan yang hati-hati demi masa depan jutaan peserta didik.
Dalam suratnya, Kak Anis Ilahi menyatakan bahwa Gerakan Pramuka saat ini menghadapi tiga masalah besar: politisasi organisasi yang berlebihan, komodifikasi pendidikan, dan gejala pendidikan semu (pseudo education). Ia secara khusus melampirkan telaah mendalam mengenai “Komodifikasi Aset Gerakan Pramuka: Dari Nilai Guna menjadi Nilai Tukar”.
Menurut Kak Anis, komodifikasi pendidikan menggeser layanan pendidikan dari “nilai guna” menjadi “nilai tukar”, mengubah pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Hal ini terwujud dalam komodifikasi peserta didik, di mana “jutaan binar mata pramuka” dilihat sebagai “potensial market” yang harus menghasilkan keuntungan finansial, bukan fokus pada pertumbuhan karakter dan kecakapan hidup mereka.
Tidak hanya peserta didik, Kak Anis juga menyoroti komodifikasi Bumi Perkemahan (Buper). Ia menyebutkan bahwa Buper yang seharusnya menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, kini terjebak dalam upaya untuk mengubahnya menjadi “nilai tukar” dengan dalih kesulitan biaya perawatan.
“Nilai gunanya tidak berkembang optimal, malah terjebak dengan mengubahnya menjadi nilai tukar,” tulisnya.
Ia mengkritik pengelola yang lebih berfokus pada investor daripada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi para pramuka.
Menanggapi keterbatasan pendanaan yang menjadi masalah klasik Gerakan Pramuka, Kak Anis Ilahi menawarkan konsep “Kapitalisme Etis” sebagai jalan keluar.
Konsep ini membolehkan komodifikasi pendidikan kepramukaan namun dengan rambu-rambu ketat, seperti ketaatan pada norma dan etika Gerakan Pramuka, budaya organisasi berbasis scout good governance, serta etika pendidikan universal.
“Kapitalisme etis tidak menolak komodifikasi bumi perkemahan tetapi memastikan bahwa setiap bentuk komodifikasi tetap tunduk pada prinsip etika dan moral serta standar scout good governance Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan,” jelasnya.
Ia menyarankan berbagai model seperti foundation, kerja sama CSR, fundraising, atau crowdfunding untuk mencapai kemandirian finansial Buper, tanpa mengorbankan “nilai guna” pendidikan.
Surat ini juga mengkritik absennya Gerakan Pramuka dalam diskursus publik untuk merespon persoalan bangsa, yang lambat laun akan mengurangi kepercayaan negara dan masyarakat.
Kak Anis berharap ruang publik Gerakan Pramuka diwarnai perbincangan tentang ide, gagasan, inovasi, dan solusi persoalan bangsa, alih-alih hanya event atau konflik organisasi.
Sebagai penutup, Kak Anis Ilahi mengajak para pimpinan Gerakan Pramuka untuk berkaca pada para perintis dan pendiri organisasi.
“Janganlah menjadi generasi penikmat dan perusak, atau lebih parah lagi perilakunya seperti generasi penikmat dan perusak, tetapi menepuk dada kemana-mana mengaku sebagai generasi perawat dan pengembang!” pungkasnya, mengutip siklus kehidupan peradaban.
