Proses pembentukan Dewan Kerja merupakan tonggak bersejarah dalam perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia. Gagasan pembentukan Dewan Kerja (DK) bermula dari usulan Kak H. Mutahar pada Mukernas Anpuda III tahun 1966, yang kemudian disetujui sebagai keputusan resmi oleh Mukernas tersebut.
Sebelumnya, Kak Mutahar telah melakukan beberapa uji coba terkait konsep ini. Setelah dilaksanakannya Mukernas, Kak Mutahar melakukan uji coba pertama dengan menyelenggarakan Pertemuan Wilayah (PW) pertama tahun 1968 di Cihidueng, Jawa Barat. Baru setahun kemudian, Perkemahan Penegak Pandega Nasional (Perppanitera Nasional) I diadakan di Cimanggis.
Pada awal tahun 1969, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menerbitkan edaran kepada Kwartir Daerah seluruh Indonesia, meminta agar setiap Kwartir Daerah menyelenggarakan Perkemahan Penegak Pandega Putri Putra yang diikuti oleh semua Kwartir Cabang.
Dalam Perkemahan tersebut, dipilih 1 sangga Penegak Pandega putri dan 1 sangga Penegak Pandega putra dari setiap Kwartir Daerah untuk mewakili dalam Perkemahan Penegak Pandega Putri Putra tingkat Nasional di Cimanggis, Kabupaten Bogor.
Pada bulan Juli/Agustus 1969, di tepi danau di tengah perkebunan karet di Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diselenggarakan Perkemahan Penegak Pandega Putri Putra Nasional pertama (PERPPANITRA I). Perkemahan ini diikuti oleh 1 sangga Penegak Pandega putri dan 1 sangga Penegak Pandega putra, masing-masing didampingi oleh 2 orang pembina putri dan 2 orang pembina putra.
Salah satu momen penting dalam perkemahan tersebut adalah ketika para Penegak Pandega yang mewakili Kwartir Daerah diundang untuk bermusyawarah oleh Kwartir Nasional. Dalam musyawarah ini, disampaikan gagasan untuk membentuk kepengurusan sendiri yang akan menyelenggarakan kegiatan Penegak Pandega mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, yang dikenal dengan istilah “DARI, OLEH, DAN UNTUK PENEGAK PANDEGA.”
Hasil dari musyawarah ini mencakup persetujuan terbentuknya Dewan Kerja Penegak Pandega Nasional di tingkat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang diantaranya adalah Indradjit, Etty Kadarwati, Soenyoto, dan Soegeng Soeratman.
Dari situ kemudian menjadi cikal bakal anggota Dewan Kerja Nasional periode 1969–1971. Selain itu, juga terbentuk Dewan Kerja Daerah di masing-masing Kwartir Daerah, serta upaya untuk menyebarluaskan maksud adanya Dewan Kerja kepada Kwartir Cabang di wilayahnya masing-masing.
Inilah awal terbentuknya Musyawarah Penegak Pandega Putri Putra (MUSPPANITERA) di tingkat Kwartir Nasional, yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan dan pengelolaan Gerakan Pramuka di Indonesia. Kemudian Musppanitera pertama kali dimana dari, oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega secara utuh diselenggarakan di Gisting, Lampung, tahun 1971 saat Penyelenggaraan PW Nas II.
Pembentukan Dewan Kerja Penegak Pandega merupakan tonggak penting dalam sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia. Proses ini menandai langkah besar menuju pembinaan bagi anggota Penegak Pandega dalam mengelola kegiatan mereka sendiri, dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Mengetahui proses pembentukan Dewan Kerja ini penting karena memberikan pemahaman tentang evolusi struktur organisasi Pramuka, serta nilai-nilai kepemimpinan, partisipasi, dan tanggung jawab yang menjadi landasan dalam menjalankan Gerakan Pramuka. Dengan memahami proses ini, kita dapat menghargai peran serta kontribusi anggota Pramuka dalam pengembangan organisasi serta pembangunan karakter generasi muda Indonesia.
